Ampenan News. Peristiwa Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak 29 Juli 2018 yang lalu telah mengakibatkan ratusan ribu bangunan rumah warga mengalami rusak, baik rusak berat, rusak sedang ataupun rusak ringan. Puluhan fasilitas umum, rumah ibadah dan perkantoran juga terkena dampak dari gempa bumi Lombok Sumbawa.
Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo datang ke lokasi yang terdampak langsung sehari pasca gempa bumi pertama.
Presiden kemudian memerintahkan kepada menteri terkait termasuk juga kepala BNPB, TNI dan Polri untuk segera membantu mempercepat penanganan gempa bumi yang juga menelan banyak korban jiwa ini.
Sejak “Dari awal penanganan dampak gempa bumi di NTB sampai dengan saat ini, progressnya luar biasa. Ini patut untuk kita berikan apresiasi khususnya kepada Pemerintah Provinsi NTB,” jelas Kepala BNPB Letjen Doni Monardo dalam pidatonya saat membuka Lokakarya Nasional Shelter dan Pemukiman, Selasa, 20 Agustus 2019 di Ballroom Rinjani Hotel Lombok Raya Mataram.
Mantan Komandan Jenderal Kopassus ini menyampaikan, NTB bisa menjadi contoh dan tempat belajar bagi daerah-daerah lain di Indonesia ataupun mancanegara dalam penanganan bencana.
Sehingga “NTB harus mau berbagi kepada daerah atau negara lain dalam hal mempercepat penanganan bencana gempa bumi ini. Harus ada buku juga yang dibuat terkait dengan strategi dan langkah NTB dalam menangani bencana supaya bisa dipelajari oleh daerah lain yang mengalami bencana yang sama,” jelasnya.
Cepatnya penanganan gempa bumi di NTB, lanjut Pencetus Citarum Harum ini, tentu ada banyak sekali pihak yang terlibat mulai dari pemerintah, TNI/Polri, LSM, dan tak terkecuali para relawan “Relawan ini merupakan manusia super karena kesiapannya berkorban untuk membantu orang lain,” jelasnya.
Bahkan Presiden RI, lanjut Jendral Doni, melalui Kementerian Keuangan RI telah mengucurkan lebih dari Rp 5 triliun untuk membantu percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa Lombok Sumbawa, “Melalui lokakarya ini, kami berharap akan dapat melahirkan rumusan-rumusan yang baik untuk menjadi pedoman dalam penanganan kebencanaan di Indonesia,” ungkapnya.
Menteri Sosial RI yang diwakili oleh Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Dr. Harry Hikmat menyampaikan juga, bahwa dalam penanganan bencana itu penting untuk melibatkan masyarakat “Keterlibatan masyarakat dalam menangani bencana ini efektif sekali dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengetahuan serta kepekaan masyarakat dalam menghadapi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi,” jelasnya.
Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu NTB sehingga penanganan pasca gempa bumi Lombok Sumbawa dapat berjalan lancar “Kami sampaikan ucapan terimakasih atas segala dukungan dan bantuan dari semua pihak termasuk juga relawan yang telah membantu mempercepat proses rehab rekon di NTB,” ucap wagub.
Wakil Gubernur NTB yang akrab disapa Umi Rohmi ini juga menjelaskan, sampai dengan saat ini, jumlah rumah tahan gempa yang telah terbangun sebanyak 65.922 unit sedangkan yang dalam progress sebanyak 104.869 unit “Dengan pendampingan dari 3.496 fasilitator, progress rehab-rekon pasca gempa bumi Lombok Sumbawa terus mengalami kemajuan,” jelasnya.
Kemudian Ketua BKOW NTB ini menjelaskan, pembentukan Pokmas dalam pembangunan rumah warga terdampak gempa bumi ini sejauh ini cukup baik dalam mempercepat proses rehab rekon “Dibentuknya Pokmas sebelum mulai pengerjaan pembangunan rumah bagi warga terdampak gempa cukup efektif dalam mempercepat proses rehab rekon. Meski demikian, dalam penanganan kebencanaan yang lain, skema Pokmas ini bisa jadi kurang efektif sehingga perlu skema lain seperti kontraktual yang langsung berhubungan antara pemerintah dengan pihak ketiga,” jelasnya.
Pada 19 Agustus 2019 ini, lanjut Wagub, Pokmas yang sudah terbentuk sebanyak 5.198 untuk Pokmas kategori Rusak Berat, 1.256 untuk Pokmas kategori Rusak Sedang, dan 3.009 Pokmas untuk kategori Rusak Ringan.
Acara Lokakarya Nasional Shelter dan Permukiman digelar oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia bekerjasama dengan International Federation Red Cross (IFRC) mengangkat tema “Mendukung Masyarakat Bertransisi Secara Aman, Nyaman, Bermartabat, dan Berpusat Pada Masyarakat”.
Beberapa lembaga peserta lokakarya di antaranya Kementerian PUPR, Afghan Red Crecsent Society, American Red Cross, Badan Amil Zakat Nasional Tanggap Bencana, International Organitation for Migration (IOM), Mercy Corps Indonesia, UNDP, UNFPA, UNICEF dan sejumlah lembaga atau instansi pemerintahan dan LSM baik dalam dan luar negeri. @L007r.