Topik Pemprov NTB Terkini dan Arsip

AmpenanNews. Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menerima rekomendasi yang disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi NTB terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan yang terkait dengan keberhasilan maupun kekurangan selama menjalankan roda pemerintahan. "Kami sangat menghargai dan memaknai rekomendasi yang disampaikan sebagai wujud kepeduliaan dan kesungguhan dari seluruh anggota DPRD NTB," tutur Ummi Rohmi saat memberikan sambutan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB dengan agenda penyampaian dan penyerahan keputusan DRPD Provinsi NTB tentang rekomendasi DPRD Prov. NTB terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTB Akhir Tahun Anggaran 2020, yang berlangsung di Kantor DPRD NTB, Selasa (04/05). Rekomendasi yang diberikan DPRD Provinsi NTB berupa saran dan masukan terkait tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Ummi Rohmi menuturkan bahwa Pemerintah Provinsi NTB terus melakukan pengkajian terhadap rekomendasi tersebut dan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi optimalisasi kinerja Pemerintah Provinsi NTB kedepan. "Kami akan terus mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif terhadap seluruh jajaran Pemerintah Daerah Provinsi NTB melalui evaluasi kinerja secara berkelanjutan, " pungkasnya. Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi NTB, Baiq Isvie Rupaeda menjelaskan tujuan diberikannya rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur NTB Tahun 2020, adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan yang lebih baik. "Rekomendasi ini untuk memberikan saran, masukan atau koreksi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang lebih baik dan akuntabel ditahun yang akan datang," tuturnya. Isvie sapaan akrabnya juga menyampaikan bahwa pada rapat paripuran yang telah dilakukan pada tanggal 03 Mei 2021, dimana komisi - komisi DPRD NTB telah menyampaikan laporan dan rekomendasinya atas LKPJ Gubernur NTB dan telah dibacakan keputusan DPRD NTB tentang rekomendasi DPRD NTB terhadap LKPJ Gubernur Tahun 2020. Sesuai pasal 19 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam Rapat Paripurna yang didilakukan satu kali dalam satu tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun berakhir.

Wagub, Rekomendasi DPRD NTB Wujud Kepedulian dan Kesungguhan

by 007alSelasa, 4 Mei 2021

Bantuan Presiden RI

Presiden RI Kirim 10.000 Paket Sembako untuk Pesantren

by 007alSelasa, 4 Mei 2021

Lombok Food Festival Akan Lahirkan Banyak Inspirasi

Lombok Food Festival Ditutup, Akan Lahirkan Banyak Inspirasi

by 007alSelasa, 4 Mei 2021

LKPJ Gubernur Tahun 2020 Cukup Memenuhi Syarat Untuk Diterima DPRD

LKPJ Gubernur Tahun 2020 Cukup Memenuhi Syarat Untuk Diterima DPRD

by 007alSelasa, 4 Mei 2021

Berkunjung ke Desa Mareje, Gubernur Semangati Warganya

Berkunjung ke Desa Mareje, Gubernur Semangati Warganya

by 007alSelasa, 4 Mei 2021

Kepala Bappenas

Kepala Bappenas, Ketersediaan Energi Dukung Pengembangan Investasi

by 007alMinggu, 2 Mei 2021

Menteri PPN Kepala Bappenas

Menteri PPN/Bappenas, Industrialisasi di NTB Berdampak Nasional

by 007alMinggu, 2 Mei 2021

Dukung Industrialisasi NTB, Dahlan Iskan : Bang Zul Seorang Pejuang

Dukung Industrialisasi NTB, Dahlan Iskan : Bang Zul Seorang Pejuang

by 007alSabtu, 1 Mei 2021

Kapal Selam Nanggala 402

Gubernur NTB Serahkan Bantuan Kepada Istri Korban KRI Nanggala 402

by 007alSabtu, 1 Mei 2021

Peran pondok pesantren dalam pembangunan

Wagub NTB : Pesantren Punya Disiplin dan Sumberdaya yang Produktif

by 007alSabtu, 1 Mei 2021Sabtu, 1 Mei 2021