Anews. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengklaim angka stunting turun dari 22,4 persen pada 2025 menjadi 18,4 persen pada Agustus 2026. Meski menunjukkan penurunan, pemerintah daerah mengakui upaya pencegahan stunting masih membutuhkan intervensi lebih kuat, terutama melalui dukungan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan kemitraan lintas sektor.
Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya menyampaikan hal itu saat membuka Sarasehan Kemitraan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) bersama mitra pentahelix di Selong, Kamis, 22 Oktober 2026.
Menurut Edwin, data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) yang dirilis Kominfo Provinsi NTB mencatat prevalensi stunting Lombok Timur sebesar 22,4 persen pada 2025. Data Dinas Kesehatan pada Agustus 2026 menunjukkan angka tersebut turun menjadi 18,4 persen.
Penurunan sebesar empat poin persentase itu, kata dia, tidak terlepas dari kerja Tim Pendamping Keluarga (TPK) serta kolaborasi berbagai pihak dalam mendampingi keluarga berisiko stunting.
Namun, Edwin mengingatkan bahwa capaian tersebut belum menuntaskan persoalan stunting di kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di NTB itu.
“Harapannya Pemerintah Provinsi dan Pusat betul-betul memberikan perhatian terhadap Lombok Timur,” ujarnya.
Ia menilai penguatan intervensi di Lombok Timur menjadi salah satu kunci perbaikan angka stunting di tingkat provinsi. Alasannya, daerah tersebut masih menghadapi persoalan kemiskinan ekstrem yang, menurut data yang disampaikannya, mencakup 15.800 kepala keluarga.
Edwin menegaskan, penurunan stunting tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Keterlibatan dunia usaha, akademisi, media, organisasi masyarakat, dan lembaga sosial diperlukan agar intervensi dapat menjangkau keluarga yang membutuhkan.
Salah satu bentuk dukungan yang disebutnya ialah keterlibatan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lombok Timur. Edwin menyebut dukungan dana Baznas mencapai Rp 16 miliar hingga Rp 18 miliar per tahun untuk keluarga rawan stunting di tiga desa.
Ia juga mendorong kemitraan pentahelix mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus memperkuat upaya pencegahan stunting.
Sarasehan GENTING menjadi forum untuk mempertemukan pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat guna memperkuat gotong royong. Melalui program ini, berbagai pihak didorong menjadi orang tua asuh (OTA) bagi keluarga berisiko stunting.
Skema tersebut dirancang untuk menghadirkan bantuan dan intervensi secara langsung kepada keluarga sasaran, tanpa sepenuhnya bergantung pada pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pelaksana Tugas Direktur Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN, Yuni Hastutiningsih, mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam pelaksanaan GENTING.
Ia menyebut Lombok Timur meraih peringkat pertama untuk wilayah Regional II dalam pelaksanaan Pekan GENTING 2026.
“Kami melihat upaya seluruh stakeholder di sini, bahkan Pak Kadis-kadisnya sangat antusias untuk penurunan stunting. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang sudah berkolaborasi dalam program GENTING,” kata Yuni.
Menurut dia, pemerintah daerah bersama tim penggerak GENTING, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan, serta Tim Pendamping Keluarga telah melakukan identifikasi dan verifikasi sasaran melalui aplikasi Sistem Informasi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (SIGENTING).
Meski mengapresiasi capaian tersebut, Yuni mendorong pembentukan Tim Pengendali GENTING (TPG) hingga tingkat kecamatan dan desa. Langkah itu dinilai penting untuk memperluas penggalangan bantuan sekaligus memastikan intervensi menjangkau keluarga sasaran.
“Saat ini TPG itu tidak hanya di kabupaten/kota. Jadi nanti bisa Bapak perintahkan, camat semua bikin tim pengendali GENTING kecamatan, fungsinya untuk menarik bantuan di kecamatan itu. Dan ujung tombaknya adalah di desa,” ujarnya.
Ia berharap kepala desa dan lurah membentuk tim pengendali di wilayah masing-masing agar koordinasi program berjalan lebih dekat dengan masyarakat.
Selain penurunan angka stunting, Lombok Timur juga mencatat capaian pada tingkat desa. Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, masuk nominasi tiga besar desa berkinerja baik Regional II tingkat nasional pada 2026 dalam ajang yang diselenggarakan Kementerian Desa.
Salah satu aspek penilaiannya ialah konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting.
Kepala DP3AKB Lombok Timur, Muksin, mengatakan koordinasi pelaksanaan GENTING bersama Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan sejumlah pihak terkait berjalan baik.
Ia menyebut penurunan stunting dalam periode 2025–2026 mencapai empat poin persentase berdasarkan data e-PPGBM.
“Ini baru awal mula. Kunci sukses penurunan stunting adalah peran strategis kita bersama. Semoga kemajuan-kemajuan ini menjadi langkah awal Lotim menjadi lebih baik dari kabupaten/kota lainnya di NTB,” kata Muksin.
Sarasehan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kepada lembaga orang tua asuh serta penghargaan dari BKKBN pusat kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
Kegiatan itu dihadiri perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi NTB, mitra orang tua asuh, calon mitra dari unsur pentahelix, perwakilan BUMN dan BUMD, akademisi, pengusaha, penyuluh keluarga berencana, Tim Pendamping Keluarga, serta kepala organisasi perangkat daerah terkait.
Tantangan berikutnya ialah memastikan penurunan angka stunting berjalan berkelanjutan dan dukungan lintas sektor benar-benar menjangkau keluarga berisiko, terutama di tengah persoalan kemiskinan yang masih dihadapi Lombok Timur.