Anews. Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin meminta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) memperkuat digitalisasi transaksi pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi sekaligus menekan potensi kebocoran penerimaan daerah.
Haerul mengatakan capaian TP2DD Lombok Timur pada 2025 dengan predikat cukup baik harus menjadi pijakan untuk meningkatkan kinerja. Menurut dia, daerah lain juga terus berpacu dalam memperluas elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
“Karena itu TP2DD Lombok Timur harus bekerja lebih keras lagi,” kata Haerul saat membuka High Level Meeting TP2DD Kabupaten Lombok Timur di Rupatama 1 Kantor Bupati Lombok Timur, Selasa, (6/10/2026)
Haerul meminta TP2DD bersama organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil pendapatan memastikan setiap titik penerimaan memiliki kanal pembayaran digital yang mudah digunakan. Langkah itu dinilai penting untuk mempersempit celah kebocoran dalam penerimaan daerah.
Selain menyediakan kanal pembayaran, setiap transaksi digital, kata dia, harus tercatat dan dapat direkonsiliasi secara cepat dan akurat. Data tersebut juga perlu dimanfaatkan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak, mengidentifikasi potensi penerimaan yang belum tergarap, serta mempercepat pengambilan keputusan.
“Elektronifikasi bukan hanya untuk mengubah cara membayar, tetapi juga untuk memperkuat pengawasan dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD),” ujar Haerul.
Ia juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha agar peralihan dari transaksi tunai ke non-tunai dipahami sebagai bentuk kemudahan dalam pelayanan publik.
Menurut Haerul, masih terdapat kendala dalam penerapan digitalisasi, terutama keterbatasan jaringan dan literasi masyarakat. Karena itu, ia meminta seluruh OPD memperkuat koordinasi dan sinergi, baik dalam mengedukasi masyarakat maupun memperluas dukungan jaringan serta menyediakan layanan yang terukur.
Haerul juga mengingatkan TP2DD agar tidak hanya berorientasi pada pencapaian indeks. Digitalisasi, kata dia, harus diarahkan untuk membangun ekosistem transaksi yang matang dan terintegrasi, dengan proses rekonsiliasi penerimaan yang semakin cepat, transparan, dan akuntabel.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat Ignatius Adhi Nugroho mengatakan secara indeks, Lombok Timur mencatat skor 98,5 persen dan menjadi capaian tertinggi di NTB. Ia menyebut capaian tersebut menunjukkan performa yang kuat dan stabil.
Namun, menurut Ignatius, masih terdapat ruang yang perlu dioptimalkan. Ia mencatat realisasi elektronifikasi masih berada di angka 85 persen.
Untuk meningkatkan capaian tersebut, Ignatius mendorong penguatan berbasis data melalui pemantauan transaksi berdasarkan kanal pembayaran, OPD, dan jenis penerimaan.
Ia juga merekomendasikan optimalisasi layanan pajak dan retribusi serta penguatan edukasi kepada masyarakat. Selain itu, visibilitas kanal pembayaran perlu ditingkatkan dengan memastikan informasi mengenai kanal pembayaran tersedia secara jelas di loket pelayanan, media sosial, dan berbagai kanal informasi layanan.
High Level Meeting tersebut turut dihadiri akademisi dan praktisi keuangan. Diskusi dalam kegiatan itu diarahkan untuk memetakan hambatan sekaligus merumuskan alternatif penyelesaian terhadap berbagai tantangan dalam percepatan dan perluasan digitalisasi daerah di Lombok Timur.