Anews. Bupati Kabupaten Lombok Timur, Haerul Warisin menegaskan pentingnya peran petugas pengambil data dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Menurut dia, para petugas sensus menjadi ujung tombak yang menentukan arah kebijakan pembangunan pemerintah di masa mendatang.
Hal itu disampaikan Haerul saat membuka Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi 2026 di Selong, Jumat, 29 Mei 2026. Ia mengingatkan agar para petugas tidak sekadar mencatat data, tetapi juga bekerja secara teliti dan cermat agar data yang dihasilkan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Para pendata ini adalah ujung tombak yang akan membenarkan cara-cara pemerintah ke depan melakukan pembangunan. Karena itu data yang disajikan harus betul-betul benar,” kata Haerul.
Bupati juga meminta para petugas sensus melakukan pendataan secara langsung di lapangan tanpa melalui pihak ketiga. Langkah itu dinilai penting untuk menjaga akurasi sekaligus memastikan proses verifikasi berjalan baik.
“Pengambilan data dilakukan dengan cermat dan benar, tidak ada cerita-cerita, tapi langsung turun ke lapangan dan diamati juga,” ujarnya.
Menurut Haerul, data yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik selama ini menjadi rujukan utama pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan. Karena itu, validitas data harus menjadi perhatian utama seluruh petugas sensus.
Senada dengan Bupati, Kepala BPS Provinsi NTB Wahyudin mengatakan data hasil SE 2026 akan menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Ia menegaskan, BPS berkomitmen menghasilkan data yang berkualitas, berdampak, dan dapat dimanfaatkan secara luas. Wahyudin juga mengingatkan para petugas agar menyelesaikan pendataan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan.
“Kita berharap bapak-ibu dapat melaksanakan pendataan tuntas sebelum waktu yang telah ditetapkan, karena sekarang ini kita serba cepat,” katanya.
Menurut dia, setiap pekan akan dilakukan peninjauan terhadap data anomali yang wajib diselesaikan dalam waktu tiga hari. Karena itu, seluruh petugas diminta bekerja disiplin dan responsif terhadap setiap temuan di lapangan.
Selain itu, Wahyudin meminta peserta pelatihan menyimak materi dengan baik serta aktif berkonsultasi dengan instruktur terkait potensi persoalan yang mungkin muncul di masing-masing wilayah kerja.
Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi 2026 diikuti sebanyak 1.336 peserta yang dibagi dalam 34 kelas dan lima gelombang. Kegiatan yang melibatkan 17 instruktur daerah itu dijadwalkan berlangsung hingga 13 Juni 2026.
Melalui pelatihan tersebut, pemerintah berharap terbentuk sumber daya manusia yang berkualitas, teliti, berintegritas, serta memahami standar operasional, metodologi, dan konsep pendataan sehingga mampu menghasilkan data SE 2026 yang andal.
Pembukaan pelatihan turut dihadiri Kepala BPS Lombok Timur, Sekretaris Daerah, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah, serta para instruktur daerah.