Anews. Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB mendorong keterlibatan aktif pelaku usaha, UMKM, asosiasi, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 sebagai fondasi penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang lebih terukur dan berbasis data.
Dengan komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi dan Ngisi Bareng (Ngibar) Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB bersama BPS NTB di Ruang Rapat Tambora Kantor Gubernur NTB, Senin (25/5).
Dikegiatan tersebut menghadirkan narasumber Asisten II Setda NTB H. Lalu Moh. Faozal yang mewakili Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Kepala BPS NTB Dr. Drs. H. Wahyudin, serta Ketua KADIN NTB yang diwakili Ir. Hasmudin.
Dihadiri sekitar 60 orang peserta berasal dari perangkat daerah, asosiasi pengusaha, pelaku UMKM, media, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, hingga PT Pos Indonesia sebagai bentuk kolaborasi bersama menyukseskan pendataan ekonomi nasional.
Darri Kepala Diskominfotik NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, dalam laporannya menegaskan bahwa data statistik yang berkualitas menjadi kebutuhan penting dalam menyusun, mengevaluasi, dan mengarahkan pembangunan daerah menuju visi “NTB Makmur Mendunia”.
Aka, sapaan akrabnya, Sensus Ekonomi 2026 bukan sekedar kegiatan pendataan rutin, tetapi menjadi instrumen strategis untuk membaca kekuatan ekonomi daerah, memetakan potensi usaha, serta memastikan kebijakan pemerintah benar-benar tepat sasaran.
“ Melalui sensus ekonomi, NTB diharapkan memiliki data yang lebih akurat untuk membangun daerah dan memperkuat arah kebijakan ekonomi ke depan,” ujarnya.
Asisten II Setda NTB Lalu Moh. Faozal memaparkan kondisi ekonomi NTB yang dalam beberapa triwulan terakhir menunjukkan tren pertumbuhan positif dan memiliki daya tahan ekonomi yang cukup kuat.
Faozal menyebut pertumbuhan ekonomi NTB Triwulan I Tahun 2026 mencapai 13,64 persen yang ditopang sektor pertanian, pertambangan, perdagangan, peternakan, dan pariwisata. Menurutnya, kualitas pertumbuhan tersebut harus dijaga melalui kebijakan yang berbasis data akurat dan kondisi riil masyarakat.
“ Pertumbuhan ekonomi yang kuat harus didukung data yang benar agar arah kebijakan pembangunan tidak salah sasaran,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data secara terbuka, jujur, dan sesuai kondisi sebenarnya.
“ Kalau petugas resmi BPS datang, mohon diterima dengan baik dan diberikan data yang sesuai kondisi riil. Karena kualitas data akan menentukan kualitas kebijakan pembangunan,” ujarnya.
Kepala BPS NTB Dr. Drs. H. Wahyudin menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan dilaksanakan setiap 10 tahun sekali.
Sensus ekonomi menjadi dasar penting untuk memetakan struktur ekonomi, karakteristik usaha, perkembangann UMKM, ekonomi digital, hingga ekonomi lingkungan di seluruh wilayah Indonesia.
Wahyudin menegaskan bahwa seluruh data responden dijamin kerahasiaannya dan tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun audit usaha.
“ Data masyarakat dilindungi undang-undang dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik serta penyusunan kebijakan pembangunan,” tegas Wahyudin.
Dari dukungan dunia usaha juga disampaikan Ketua KADIN NTB yang diwakili Ir. Hasmudin. Menurutnya, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan sangat penting dalam memetakan daya saing usaha, membuka peluang pasar baru, sekaligus memperkuat pengembangan UMKM di NTB.
“ Kami ingin data ekonomi NTB benar-benar kuat karena itu akan menjadi dasar lahirnya kebijakan pro usaha dan mendorong UMKM NTB naik kelas,” katanya.
Kegiatan dilanjutkan dengan Ngisi Bareng (Ngibar) Sensus Ekonomi 2026, di mana peserta langsung dipandu tim BPS NTB melakukan simulasi pengisian sensus secara daring maupun pendataan lapangan.
Terlihat antusiasme peserta terlihat tinggi sepanjang kegiatan berlangsung. Sejumlah pelaku usaha dan asosiasi menyatakan kesiapan mendukung Sensus Ekonomi 2026 sebagai bagian dari upaya membangun basis data ekonomi NTB yang lebih kuat, akurat, dan terpercaya.
Kolaborasi tersebut, Pemerintah Provinsi NTB berharap Sensus Ekonomi 2026 mampu menjadi pijakan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di masa mendatang.(pr)