Anews. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, Parihin, mengimbau masyarakat agar tidak sembarangan memfotokopi maupun menyerahkan data kependudukan kepada pihak lain. Imbauan itu disampaikan sebagai upaya melindungi keamanan data pribadi masyarakat.
Parihin mengatakan, perlindungan data kependudukan, khususnya data base yang dimiliki Dukcapil, telah diatur secara ketat oleh pemerintah pusat. Bahkan, menurut dia, terdapat aturan terbaru atau undang-undang yang menegaskan bahwa kartu tanda penduduk atau KTP tidak boleh difotokopi sembarangan.
“Tidak boleh, ada aturannya itu. Sekarang kalau difotokopi, apakah dijamin keamanan data kita oleh orang yang memintanya,” kata Parihin.
Ia menjelaskan, berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pusat, kebocoran data kependudukan kerap terjadi akibat kebiasaan masyarakat memfotokopi KTP dan KK lalu menyerahkannya kepada pihak lain tanpa memperhatikan keamanan data.
Menurut Parihin, pengelolaan data kependudukan di lingkungan Dukcapil dilakukan secara sangat ketat. Bahkan instansi pemerintah pun tidak dapat dengan mudah memperoleh data masyarakat tanpa adanya kerja sama resmi atau nota kesepahaman.
“Kami dilarang mengeluarkan data oleh pemerintah pusat, terkecuali ada kerja sama atau MoU. Misalnya kerja sama Dukcapil dengan Bapenda dalam rangka pembaruan NJOP dan program lainnya,” ujarnya.
Ia menegaskan, apabila terdapat data kependudukan yang beredar luas, hal itu bukan berasal dari Dukcapil. Menurut dia, penyebaran data pribadi justru sering terjadi karena masyarakat terlalu mudah menyerahkan fotokopi KTP dan KK kepada pihak lain.
“Bukan kami membela diri, tetapi kadang-kadang masyarakat terlalu mudah memfotokopi KTP dan memberikannya kepada orang lain. Itu yang kemudian menyebabkan tersebarnya data pribadi masyarakat,” kata dia.