Anews. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmen kementeriannya dalam mendukung percepatan pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu.
Dukungan tersebut mencakup sinkronisasi tata ruang, percepatan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), hingga pengadaan tanah untuk proyek strategis perlindungan pesisir tersebut.
“Ada tiga hal dukungan kami dari Kementerian ATR/BPN. Pertama, sinkronisasi Rencana Tata Ruang dengan rencana induk agar proyek ini tidak hanya visible secara teknis, tetapi juga sesuai secara spasial dan legal,” kata Ossy dalam Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin, 4 Mei 2026.
Menurut Ossy, revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) saat ini telah mengakomodasi program perlindungan pesisir, termasuk rencana pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa di wilayah Pantai Utara Jawa.
Ia mengatakan penyesuaian tata ruang juga akan dilakukan di tingkat daerah agar sejalan dengan rencana induk pembangunan yang telah disusun pemerintah.
Selain aspek tata ruang, Kementerian ATR/BPN juga menyatakan siap mempercepat proses penerbitan KKPR, khususnya apabila proyek tersebut ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Kami siap membantu percepatan penerbitan KKPR, tentunya dengan tetap memperhatikan pembagian kewenangan antar kementerian, baik di wilayah laut, kawasan hutan, maupun di luar kedua kawasan tersebut,” ujar Ossy.
Dalam hal pengadaan tanah, Ossy memastikan kementeriannya siap memberikan dukungan penuh demi mempercepat pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir tersebut.
Namun demikian, ia menilai keberhasilan proyek membutuhkan penguatan koordinasi lintas sektor. Karena itu, Kementerian ATR/BPN mendorong pembentukan working group antar kementerian dan lembaga agar integrasi serta overlay peta dapat dilakukan secara optimal.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan proyek perlindungan pesisir Pantura Jawa.
AHY yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) mengatakan pendekatan pembangunan tidak dapat dilakukan secara parsial.
“Pendekatan yang kita lakukan tidak bisa parsial. Harus terintegrasi dari hulu ke hilir, dari darat hingga laut, serta melibatkan semua pihak,” kata AHY.
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah menteri, kepala lembaga, wakil menteri, kepala daerah, dan wakil kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. Turut mendampingi Wamen ATR/Waka BPN dalam kegiatan itu, Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana.