Anews. Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas keterlambatan penanganan sulitnya memperoleh gas elpiji 3 kilogram dalam beberapa waktu terakhir. Permintaan maaf itu disampaikan atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
Menurut Warisin, kondisi tersebut merupakan kejadian yang baru pertama kali terjadi dan tidak terprediksi sebelumnya. Ia mengaitkan kelangkaan itu dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat sejak akhir 2025 hingga triwulan pertama 2026.
Permintaan maaf tersebut disampaikan saat rapat dengar pendapat bersama Gerakan Elemen Masyarakat Peduli Rakyat (GEMPUR) di ruang rapat bupati, Senin, 13 April 2026.
Dalam pertemuan itu, pemerintah daerah menyatakan komitmennya untuk memperkuat Satuan Tugas Pengawasan distribusi elpiji 3 kilogram. Satgas tersebut rencananya akan melibatkan unsur masyarakat serta pihak terkait lainnya guna memastikan distribusi berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga akan mengajukan penambahan kuota elpiji 3 kilogram kepada Pertamina untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat.
Sejumlah tuntutan yang disampaikan GEMPUR turut direspons, termasuk usulan agar pangkalan elpiji memberdayakan pengecer. Menurut pemerintah daerah, keberadaan pengecer dinilai dapat membantu menjangkau masyarakat, terutama di wilayah dengan hambatan geografis.
Sekretaris Daerah Lombok Timur H. Muhammad Juani Taofik yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menyatakan bahwa ketersediaan stok elpiji sebenarnya dalam kondisi aman. Ia menyebut tidak ada persoalan pada pasokan di Depo Ampenan yang tetap sesuai dengan kuota yang ditetapkan.
“Distribusi menjadi hal yang perlu mendapat pengawalan dari semua pihak,” ujar Juani.
Pemerintah daerah berharap langkah-langkah yang diambil dapat segera mengatasi persoalan kelangkaan elpiji dan mengembalikan stabilitas pasokan di tengah masyarakat.