Anews. Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya menghadiri Rapat Paripurna X DPRD dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, Kamis, 2 April 2026. Rapat yang digelar di ruang Rupatama DPRD itu juga dihadiri Sekretaris Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati mewakili Bupati menyampaikan bahwa kinerja fiskal Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sepanjang 2025 menunjukkan capaian di atas target. Realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp3,43 triliun atau 101,21 persen dari target.
“Capaian ini didorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah serta efektivitas pengelolaan dana transfer,” kata Edwin.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar 100,01 persen, sementara dana transfer tetap menjadi penopang utama struktur anggaran daerah. Pemerintah daerah juga mulai mengimplementasikan delapan misi pembangunan bertajuk Karya Cita sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Melalui visi Lombok Timur SMART Sejahtera, Maju, Adil, Religius, dan Transparan, pemerintah daerah menitikberatkan pada pemenuhan layanan dasar, transformasi digital, serta penguatan ekonomi berbasis desa. Program ini disebut selaras dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Untuk memperkuat kemandirian fiskal, Pemkab meluncurkan inovasi digital melalui aplikasi SIPDAH dan PERIRI. Digitalisasi sistem perpajakan dan pembayaran non-tunai dinilai mampu menekan kebocoran penerimaan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Di sisi belanja, realisasi anggaran pada Perubahan APBD 2025 mencapai 98,45 persen dari target Rp3,45 triliun. Belanja operasi masih mendominasi sebesar Rp2,66 triliun, sementara belanja modal mencapai Rp328,52 miliar yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, dan gedung pelayanan publik.
Dari sisi makro, pertumbuhan ekonomi Lombok Timur pada 2025 tercatat 4,93 persen, melampaui target 4,60 persen. Indeks Inovasi Daerah juga meningkat menjadi 58,74 atau 117,48 persen dari target.
Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 72,35, didukung peningkatan rata-rata lama sekolah menjadi 7,71 tahun. Harapan lama sekolah juga meningkat hingga jenjang Diploma II.
Di sektor kesehatan, usia harapan hidup naik menjadi 72,29 tahun. Pemerintah daerah juga mencatat akses air minum layak mencapai 86,99 persen, meskipun masih menghadapi tantangan pada kualitas layanan infrastruktur jalan.
Dalam sektor perumahan, jumlah rumah tidak layak huni menurun signifikan dari 38.262 unit pada 2019 menjadi 23.511 unit pada 2025. Tahun ini, sebanyak 523 unit rumah diperbaiki melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan intervensi APBD.
Angka kemiskinan juga menunjukkan tren penurunan menjadi 13,53 persen. Pemerintah mengklaim capaian ini didukung efektivitas program perlindungan sosial yang melampaui target penerima manfaat.
Edwin menyatakan seluruh capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat. “Indikator yang belum optimal akan menjadi bahan evaluasi untuk menghadirkan kebijakan yang lebih progresif,” ujarnya.