Anews. Wilayah yang mengalami kekeringan di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, mulai meluas hingga sejumlah kecamatan. Hingga Agustus 2026, kondisi kekeringan masih berada pada tingkat ringan hingga sedang, namun pemerintah daerah mengantisipasi peningkatan kondisi pada akhir Agustus hingga September.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Timur Lalu Mulyadi, mencatat sejumlah wilayah yang mulai mengalami keterbatasan sumber air, di antaranya Kecamatan Jerowaru, Keruak, Montong Gading, Sembalun, dan Suela.
Di Kecamatan Jerowaru, distribusi air bersih dilakukan ke sejumlah desa, seperti Sekaroh, Teluk Dalem, Ketangga, Tanjung Luar, Perigi, dan Serewe. Penyaluran dilakukan secara berkala dengan volume sekitar 25 ribu liter sebanyak dua kali dalam sepekan.
Kondisi serupa juga mulai dirasakan warga di wilayah Sembalun dan Montong Gading, termasuk Dusun Keselet. Di sejumlah titik, sumber air mulai sulit diperoleh meski kondisi kekeringan secara umum belum mencapai kategori ekstrem.
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, BPBD Lombok Timur setiap hari mengoperasikan satu unit tangki air bersih. Penanganan kekeringan juga dilakukan dengan menggandeng sejumlah pihak, antara lain komunitas Masyarakat Masyarakat Madani Indonesia (MMI), Palang Merah Indonesia (PMI), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), serta kepolisian.
BPBD belum mengajukan anggaran khusus untuk penanganan kekeringan. Pemerintah daerah masih menilai kondisi saat ini berada dalam kategori moderat sehingga penambahan anggaran akan dipertimbangkan apabila kekeringan meluas dan mencapai kondisi ekstrem.
”Belum ada penganggaran khusus. Kalau sudah meluas dan masuk kategori ekstrem, akan kita pertimbangkan. Saat ini kondisinya masih moderat,” ujar Mulyadi.
BPBD memperkirakan puncak kekeringan berpotensi terjadi pada akhir Agustus hingga September. Karena itu, masyarakat diminta segera melapor apabila mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
Warga juga diimbau menghemat penggunaan air dan memprioritaskan nya untuk kebutuhan dasar, terutama untuk minum dan memasak.
Pemerintah daerah terus memantau perkembangan kondisi di sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan. Penyaluran air bersih akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan kondisi di lapangan.