Anews. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menegaskan komitmennya untuk melanjutkan dan memperkuat Program The Development of Integrated Farming System in Upland Areas (UPLAND Project) sebagai salah satu program strategis daerah di sektor pertanian. Keberlanjutan program tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui penguatan sistem pertanian terpadu dari hulu hingga hilir.
Komitmen itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Exit Strategy UPLAND Project Kabupaten Lombok Timur, Kamis (25/6).
Dalam sambutannya, Juaini mengapresiasi dukungan Pemerintah Republik Indonesia yang selama ini mendampingi pelaksanaan Program UPLAND. Menurut dia, skema pendanaan melalui lembaga donor internasional, yakni Islamic Development Bank (IsDB) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD), yang disalurkan pemerintah pusat dalam bentuk hibah, telah memberikan manfaat nyata bagi daerah.
Ia menyebut keberhasilan implementasi UPLAND di Lombok Timur tidak terlepas dari sinergi sejumlah perangkat daerah, terutama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pertanian, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Juaini menegaskan pelaksanaan UPLAND di Lombok Timur tidak dimulai dari nol karena telah dibangun di atas berbagai program pertanian yang sudah berjalan. Menurutnya, program tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi pertanian (on-farming), tetapi juga memperkuat sektor hilir (off-farming) agar hasil pertanian memiliki nilai tambah dan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan petani.
Meski demikian, ia menilai masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat, terutama dalam pengelolaan pendapatan petani, pengembangan pola hilirisasi, serta perluasan akses pasar.
Dalam konteks tersebut, Juaini menilai peran Bank NTB Syariah sebagai lembaga keuangan menjadi penting dalam mendukung keberlanjutan program. Ia juga mengajak kelompok tani dan para penerima manfaat membangun kemitraan dengan sektor perbankan agar pengembangan usaha pertanian dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.
Menurut dia, keterlibatan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis juga diperlukan untuk mengoptimalkan berbagai capaian yang telah dirintis masyarakat selama pelaksanaan program.
Pada akhir sambutannya, Juaini menegaskan Program UPLAND tidak lagi menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian semata, melainkan menjadi program bersama seluruh perangkat daerah. Ia mendorong penguatan kolaborasi antar lembaga, termasuk keterbukaan dalam pertukaran data, baik di lingkungan pemerintah daerah maupun dengan mitra eksternal.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur akan mengarahkan keberlanjutan UPLAND agar lebih memperhatikan pengarusutamaan gender, meningkatkan pengelolaan hasil pascapanen, serta menjaga keberlanjutan program dalam jangka panjang.
FGD tersebut dihadiri perwakilan Bank NTB Syariah, organisasi perangkat daerah, kelompok tani, serta para penerima manfaat Program UPLAND. Forum ini menjadi bagian dari penyusunan strategi keberlanjutan program setelah berakhirnya masa pendampingan proyek.