Anews. Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, mengapresiasi serangkaian masukan dari fraksi-fraksi DPRD dalam pembahasan Rancangan APBD 2026. Pandangan umum yang disampaikan Fraksi PKS, Fraksi Perindo, Fraksi Demokrasi Bintang Perjuangan Indonesia (DBPI), serta tujuh fraksi lainnya dianggap menyentuh isu strategis mulai dari kedaulatan pangan, pariwisata, tata kelola pemerintahan, hingga percepatan infrastruktur.
Apresiasi itu disampaikan Edwin saat menghadiri Rapat Paripurna penyampaian tanggapan kepala daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD pada Selasa, 25 November. Ia menekankan bahwa sejumlah isu yang mencuat merupakan bagian dari prioritas pemerintah daerah, meski ruang fiskal APBD 2026 masih terbatas.
Menjawab sorotan fraksi tentang ketahanan pangan dan energi, Edwin menjelaskan bahwa pembiayaan tidak hanya bergantung pada APBD. Ia menyebut adanya alokasi 20 persen dana desa yang dikelola BUMDes, dengan nilai setara lebih dari Rp 48 miliar, yang dapat diperkuat untuk mendukung ketahanan pangan lokal.
Menanggapi harapan Fraksi DBPI terkait sektor pariwisata, Wakil Bupati mengakui bahwa pariwisata memiliki efek ekonomi luas. Namun ia menegaskan bahwa kondisi APBD 2026 membuat alokasi anggarannya belum mampu memenuhi ekspektasi fraksi.
Kendati begitu, Pemda tetap mendorong pengembangan pariwisata sebagai penggerak ekonomi dan berharap program Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD dapat turut diarahkan untuk memperkuat sektor ini.
Menghadapi keterbatasan fiskal, Pemda Lombok Timur menetapkan tiga strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) : Perbaikan kualitas data, khususnya PBB-P2, hotel, dan restoran. Memaksimalkan pengawasan pemungutan retribusi dan pajak daerah. Mengintensifkan sistem pembayaran non-tunai untuk pajak dan retribusi.
Edwin juga menanggapi kritik terkait disiplin perencanaan APBD. Ia mengakui adanya dinamika kebijakan nasional di tahun anggaran 2025 yang mengharuskan penyesuaian cepat di tingkat daerah. Kondisi itu membuat penyusunan APBD belum sepenuhnya sesuai jadwal.
”Untuk tahun anggaran mendatang kami berupaya memenuhi jadwal pembahasan sesuai ketentuan,” katanya.
Menanggapi catatan Fraksi PKS soal pengawasan proyek, Edwin kembali menyinggung program percepatan infrastruktur yang telah disepakati bersama DPRD pada 19 September 2025. Dari 1.211 kilometer jalan kabupaten yang ada, 416 kilometer berada dalam kondisi tidak mantap.
Dengan anggaran terbatas, Pemda berencana menangani 54 ruas jalan dengan konstruksi hotmix dan 11 ruas jalan poros desa dengan konstruksi lapen.
Untuk infrastruktur dasar, terutama air bersih, Pemda menyebut sejumlah progres. Di Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Selatan Kotaraja, pemasangan pipa suplai tengah dilakukan untuk menaikkan debit dari 50 menjadi 100 liter per detik.
Di Desa Puncak Jeringo, pembangunan perpipaan sepanjang 4,5 kilometer dari Program Peningkatan Air Bersih Kementerian Transmigrasi telah selesai.
Wabup juga menyinggung perlindungan pekerja migran. Pemda akan mengaktifkan kembali Satgas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) serta mengintensifkan sosialisasi agar calon PMI mengikuti prosedur sesuai UU Nomor 18/2017 dan Perda Nomor 5/2021.
Menjawab kekhawatiran fraksi terkait pupuk dan elpiji, Edwin memastikan stok pupuk aman sampai akhir 2025. Untuk elpiji, Pemda telah mengajukan penambahan distribusi harian 10 persen ke BPH Migas. Pengendalian inflasi dilakukan melalui kerja sama dengan Bulog, pemantauan harga, dan operasi pasar ketika terjadi lonjakan.
Perihal polemik penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) direksi BUMD, Edwin menegaskan kebijakan itu diambil untuk mencegah kekosongan kepemimpinan akibat belum adanya Peraturan Daerah yang menyesuaikan dengan PP 54/2017 dan Permendagri 23/2024. Draft Raperda BUMD kini telah kembali diajukan untuk dibahas bersama legislatif.
Mengakhiri tanggapannya, Wabup menegaskan bahwa kesesuaian antara arah kebijakan pembangunan dan APBD tetap menjadi pegangan. Di tengah pengurangan Transfer Keuangan dari Pemerintah Pusat, ia menyebut Pemda berupaya menjemput program prioritas nasional yang dapat diarahkan ke daerah.