Anews. Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai dapat dikelola oleh siapa saja, termasuk ASN, TNI, Polri, DPRD, bahkan masyarakat umum, selama mereka memiliki kemampuan dan komitmen yang kuat dalam pengelolaan.
Penilaian tersebut disampaikan oleh Sawaluddin, seorang pengusaha dan politisi, yang juga menjabat sebagai Ketua Aliansi Relawan Prabowo-Gibran.
“Semua rakyat di Republik ini berhak mengelola MBG, dengan catatan dia harus mampu dan baik dalam mengelolanya,” ujar Sawaluddin dalam keterangan persnya, Seni (4/8/2025).
Menurutnya, dalam pengelolaan program MBG, yang paling utama adalah kemampuan dan kapasitas, bukan sekadar status sosial atau jabatan formal.
“Dalam hal ini, kita tidak sedang berbicara soal kepatutan. Misalnya, kalau seseorang dianggap patut, tapi ternyata tidak mampu, lalu bagaimana? Tolak ukur utamanya adalah kemampuan. Ini soal usaha, integritas, dan niat untuk menyukseskan program pemerintah,” jelasnya.
Sawaluddin menegaskan bahwa program MBG merupakan program strategis yang menyangkut masa depan anak bangsa. Karena itu, semua elemen masyarakat memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif, baik dari kalangan sipil maupun aparatur negara.
“Ini untuk anak-anak bangsa, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi, siapa pun dia tentara, polisi, ASN, DPRD, atau rakyat biasa asal punya modal, kapasitas, dan komitmen, layak mengelola MBG,” tambahnya.
Program Makanan Bergizi Gratis merupakan salah satu janji utama pasangan Prabowo-Gibran yang kini mulai direalisasikan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas gizi anak-anak usia dini agar tumbuh menjadi generasi sehat dan kuat.
“Presiden Prabowo itu ingin anak-anak Indonesia mendapatkan gizi yang cukup sejak dini dan tumbuh menjadi generasi yang berkualitas. Jadi, ini bukan soal jabatan, tapi soal siapa yang benar-benar mampu menjalankan amanah besar ini,” pungkas Sawaluddin.