Anews. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) belakangan kini diisukan tengah ramai-ramai mengelola proyek program makanan bergizi gratis (MBG) bagi siswa di sekolah yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Keikutsertaan mereka dalam pengelolaan proyek program MBG tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan terkait dengan fungsi dan independensi DPRD sebagai lembaga pengawas.
Keterlibatan Anggota DPRD dalam Program MBG: Keuntungan atau Potensi Konflik Kepentingan?
Program MBG yang diluncurkan oleh pemerintah pusat ini bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi gratis bagi siswa di sekolah-sekolah dasar di seluruh Indonesia, program ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah pusat dalam mengatasi masalah gizi buruk di kalangan anak-anak. Namun, dari isu yang beredar keikutsertaan beberapa anggota DPRD Lotim dalam pengelolaan proyek program tersebut, terutama dalam hal pengadaan dan distribusi atau pendistribusian bahan makanan, menimbulkan keresahan di kalangan publik.
Sebagian kalangan masyarakat menilai bahwa keterlibatan anggota legislatif dalam pengelolaan program-program pemerintah pusat semacam itu berpotensi menciptakan benturan kepentingan. Mereka yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, justru terlibat dalam pelaksanaannya. Hal ini memunculkan pertanyaan, apakah pengawasan yang seharusnya dilakukan DPRD terhadap jalannya program akan berjalan objektif, atau malah terhambat oleh kepentingan politik dan praktis lainnya?
Bgini Tanggapan Ketua DPRD Terkait Isu Tersebut
Murut Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur Muhammad Yusri, program MBG tersebut dikelola oleh yayasan bukan lembaga DPRD dan kita juga mendorong apa yang kemudian menjadi program skala prioritas pemerintah ini agar bisa terealisasi, dengan kata lain kalau tidak ada yang berani tidak ada yang mau di depan ya kita Jugakan membutuhkan cash flow artinya dalam hal ini ada yayasan yang mengelola program tersebut. Kita hanya mendorong agar program ini berjalan bukan dikelola secara personal “red” dengan mengatasnamakan pribadi sebagai anggota DPRD.
”Inikan yayasan yang mengelola semua jadi kita melibatkan banyak orang, masyarakat juga masuk dalam yayasan sesuai dengan aturan yang ada di MBG,” katanya pada media saat ditemui diruang kerjanya, Selasa 22 Juli 2025.
Ketua DPRD juga menjamin, jikapun benar nantinya ada Anggota DPRD yang turut serta dalam proyek MBG tersebut, terhadap independensi DPRD selaku pengawas yang objektif tetap akan dijaga.
”Kita akan tetap kawal MBG itu melalui pengawasan tanpa ada kepentingan,” kata singkatnya.
Lantas apa pendapat Ahli Hukum Tata Negara terhadap isu atau fenomena ini ?