Anews. Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, mengajak seluruh camat dan kepala desa untuk bersinergi dalam menyukseskan sejumlah program strategis daerah, antara lain reaktivasi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), pemadanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta pelaksanaan Operasi Kejar (Opjar) tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sejak tahun 2013.
Ajakan tersebut disampaikan Bupati dalam Rapat Koordinasi Bupati bersama Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Lombok Timur yang digelar di Ballroom Kantor Bupati pada Kamis, 26 Juni 2025.
Dalam sambutannya, Bupati mengungkapkan bahwa sejak Mei 2025, sebanyak 95.526 peserta PBI JK di Kabupaten Lombok Timur telah dinonaktifkan, mengikuti kebijakan nasional yang diterapkan di berbagai daerah. Pemerintah daerah, melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Sosial, telah mengupayakan solusi atas persoalan ini. Namun, Bupati menekankan pentingnya peran aktif kepala desa dalam memperbarui data penduduk secara berkala, agar keberlanjutan program bantuan dapat terjaga.
“Pemadanan data yang akurat sangat penting agar iuran BPJS yang dibayarkan oleh pemerintah daerah benar-benar tepat sasaran,” tegas Bupati.
Ia juga meminta kepala desa untuk aktif melaporkan pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat di fasilitas kesehatan setempat sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan kesehatan.
Tunggakan PBB Capai Rp55 Miliar
Terkait tunggakan PBB yang mencapai lebih dari Rp55 miliar sejak tahun 2013, Bupati mengumumkan bahwa pemerintah daerah akan menurunkan tim gabungan yang dipimpin pejabat eselon III, didampingi eselon IV dan tenaga honorer untuk melakukan Operasi Kejar (Opjar) ke setiap kecamatan.
Dalam pelaksanaan Opjar ini, camat diminta melakukan pengawasan dan berkoordinasi erat dengan aparat desa. Bupati menekankan bahwa kegiatan ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan saling mendukung antar seluruh elemen.
Sebagai bentuk apresiasi, Bupati menyampaikan bahwa kecamatan dengan capaian realisasi tertinggi akan diberikan hadiah umroh. Opjar ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Penghematan Rp9,5 Miliar dari Verifikasi PBI JKN
Mendampingi Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda) menyampaikan bahwa dari 95 ribu lebih peserta PBI JKN yang dinonaktifkan, telah dilakukan verifikasi terhadap lebih dari 21 ribu data, yang terdiri atas lebih dari 10 ribu warga yang telah meninggal dunia dan hampir 11 ribu warga yang pindah domisili. Verifikasi ini disebut berhasil menghemat anggaran daerah sebesar Rp9,5 miliar.
Sekda juga menyebutkan bahwa akta kematian bagi penduduk yang telah meninggal dunia telah ditandatangani secara kolektif oleh desa. Ia berharap ke depan pelaporan kematian dapat dilakukan secepat pelaporan kelahiran, sebagai bagian dari pembaruan data yang akurat dan berkelanjutan.
”Pelayanan yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan partisipasi masyarakat,” tutup Sekda.
Rapat Koordinasi tersebut turut dihadiri oleh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.