JAKARTA – Dukungan untuk aktivis NTB, M Fihiruddin terus menguat. Sejumlah pihak di tingkat nasional mulai angkat bicara terkait pelaporan Direktur Lombok Global Institute (LOGIS) ini, oleh pihak DPRD NTB.
Sekjen MPN Pemuda Pancasila, H Arif Rahman SH menegaskan, kasus Fihir akan menjadi atensi Pemuda Pancasila. PP akan pasang badan untuk mendampingi dan membela Fihir.
“Pemuda Pancasila akan mengerahkan seluruh kekuatan dan pendampingan hukum untuk memback-up kader yang tertimpa masalah hukum. Apalagi dalam kasus saudara Fihir ini, sebagai rakyat hanya bertanya terkait dugaan penyalahgunaan narkoba di DPRD NTB,” tegas Arif Rahman, Selasa 1 November 2022 di Sektretariat Pemuda Pancasila, Jakarta.
Staf Khusus Wapres ini menegaskan, kasus Fihir Vs DPRD NTB ini menunjukan ketidakdewasaan wakil rakyat di NTB. Sebab, lembaga perwakilan rakyat bukanlah lembaga yang kebal dan bebas kritik. DPRD NTB juga perlu dikontrol oleh rakyat NTB.
Pernyataan tegas Arif Rahman disampaikan lantaran M Fihiruddin juga merupakan kader Pemuda Pancasila untuk MPW Provinsi NTB.
“Bagi kami di PP, satu anggota kami dilukai, maka semua PP Indonesia akan bergerak. Karena semboyan organisasi kami adalah kita tidak sedarah tapi lebih dari saudara. Kami akan kawal Fihir,” tegas dia.
Lebih jauh ia menekankan, kasus yang menimpa Fihiruddin bisa menjadi asumsi publik bahwa DPRD NTB mencoba membungkam kritik dari rakyat.
“Jangan DPRD itu membungkam hak-hak rakyat untuk mengawasi wakilnya,” tegas dia.
Arif mengatakan, seharusnya DPRD NTB berterimakasih ke Fihiruddin karena bertanya apakah ada oknum dewan ditangkap mengkonsumsi narkoba, bukan justru melapor Fihiruddin dengan tuduhan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam UU ITE.
Menurut dia, sikap dewan yang melaporkan aktivis Logis tersebut adalah bentuk kriminalisasi terhadap warga.
Ia juga menegaskan, seharusnya berani menjawab pertanyaan Fihiruddin dengan melakukan tes urine dengan kehadiran penuh dewan.
Ditambahkan, DPRD selama ini sering mengkritisi kinerja pemerintah maupun rekan kerja. Namun sangat aneh jika dikritik justru melancarkan perlawanan hukum.
“DPRD kan sering kritik pemerintah. Sering kritik mitra kerja, masak kalau dia dikritik terus melakukan cara kriminalisasi,” tukasnya. (*)
