AmpenanNews. Dalam rangka menghindari terjadinya salah tafsir pada Pemerintahan SUKMA saat ini. Politisi PKS, harapkan harmonisasi antara Pimpinan dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati maupun pimpinan OPD hingga Staf dapat terus dijaga.
“Harmonisasilah baik antara Pimpinan maupun pimpinan OPD agar satu terjemahan ke bawah, Itu yang kita inginkan agar tidak muncul Tafsiran-tafsiran lain” kata Murnan yang juga selaku Ketua DPRD Lotim pada saat di temui media di gedung DPRD, Rabu (30/9).
Selama Dua Tahun Kepemimpinan Sukiman Rumaksi (SUKMA), DPRD Lotim tetap memberikan dukungan atas segala bentuk program Pemerintah Kabupaten Limbok Timur sebagaimana yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD).
“Kami di DPRD selalu mendukung apa yang menjadi program RPJMD Pemerintah Kabupaten. Karenanya agar program-program prioritas tersebut bisa berjalan dengan baik maka di perlukan yang namanya harmonisasi” jelasnya kembali.
Murnan juga menyebutkan, pada statmen sebelumnya di beberapa media massa terbitan lokal, bukan disharmonisasi yang ia maksud, melainkan di Dua Tahun SUKMA, DPRD meminta agar harmonisasi ke Staf yang ada juga dapat dilakukan.
“Bukan disharmonisasi yang kami maksud” katanya.
Saat ini harmonisasi antara Eksekutif dan Legislatif di akui Murnan, tidak ada persoalan, kendati demikian ketika ada persoalan yang tidak sesuai dengan RPJMD, DPRD tetap akan memberikan kritikan kepada Pemerintah.
“Kami tetap akan mengambil sikap kritis apabila ada perencanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan RPJMD” singkatnya.
Sementara itu di tempat terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Timur (Kab.Lotim) HM.Juaeni Taofik hendak dimintai tanggapan oleh media terkait dengan statmen Ketua DPRD tersebut, sampai dengan saat ini belum memberikan tanggapan.
“Mohon maaf, saya masih di tempat acara di Sembalun, belum fokus menjawabnya” katanya