AmpenanNews. Kementerian Sosial RI (Kemensos) dan Perum Bulog resmi meluncurkan program Bantuan Sosial Beras (BSB) bagi Keluarga Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dimulai pada Kabupaten Lombok Barat.
“Pendistribusian per kabupaten dimulai pada Kabupaten Lombok Barat, Sejak hari Kamis 17 September 2020,” Ungkap Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik S.Sos MH, Jumat (18/9)
Menurutnya, berdasarkan data Pendistribusian di Lombok Barat, pada dua hari (17-18) September 2020, dengan rincian tanggal 17 September 2020 : 5 290 paket dan tanggal 18 september 2020: 10. 440 paket. sedang dalam proses pendistribusian hari ini (jumat 18/9).
“Bansos Beras telah dibagi 15.730 paket, dengan keterangan 1 paket 15/kg. Terbagi masing-masing penerima 2 paket/30 kg,” Jelas Ahsanul.
AKA biasa disapa Kadinsos Provinsi ini mengatakan, untuk pendistribusian bansos beras kepada 339.588 KPM PKH se NTB, dilakukan oleh pihak Transporter PT. DNR. Selanjutnya Bidang Linjamsos dan Bidang Daya Sos Dinsos NTB/Dinsos Kabupaten Kota mengawal ketetapan jumlah dan sasaran bantuan. Kemudian dilakukan monitoring dan pemantuan secara berkala.
“Untuk menghadirkan KPM PKH, telah dikonsolidasi oleh Seluruh SDM PKH,” pungkasnya.
Ketika ditanya, bagaimana dengan Kabupaten/Kota lain. Apakah akan mendapatkan bantuan beras juga? Kata dia, KPM PKH di Kabupaten Kota lain akan mendapatkan hal yang sama. Saat ini, masih dikoordinasikan tentang kesiapan Transporter dan pemetaan titik pembagian. Bahkan persiapan koordinasi pemberitahuan kepada aparat Kecamatan /Desa/Lurah masing masing.
Selain jumlah dan kualitas beras, lanjut Mantan Penjabat Bupati Lombok Timur ini. Pemetaan titik pendistribusian dan kekuatan armada transporter merupakan kunci sukses tersampaikan bansos Kemensos tersebut. Pasalnya, khusus di Pulau Sumbawa ada beberapa lokasi yang memiliki lokasi PKH Akses dan jarak tempuh yang cukup jauh.
“Untuk itu, kita akan terus memantapkan koordinasi dengan Kabupaten/Kota, agar pelaksanaan distribusi berjalan lancar,” inginnya.
Ahsanul mengingatkan, sebagaimana pesan Wakil Gubernur Dr. HJ. Sitti Rohmi Djalillah M.Pd, saat di acara launching secara daring bersama Kemensos, bahwa bantuan beras ini diperuntukan bagi penerima PKH. Bantuan diharapkan tepat sasaran. Penerima manfaat semaksimal mungkin bisa memanfaatkan bansos ini untuk kebutuhan pengamanan sosial.
Apalagi saat ini, kata Umi Rohmi sapaan akrab Wakil Gubenur itu situasi dalam masa transisi pandemi Covid19. Dibutuhkan gotong royong bagi semua pihak. Termasuk penerima manfaat bansos PKH, untuk memanfaatkan bansos untuk kebutuhan keluarga, bukan untuk “dijual” kembali.
“Pendistribusian Bansos ini harus tepat sasaran dan harus dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga. Aparat Kepolosian TNI/Polri dan Wartawan/LSM serta Masyarakat dapat mengawal bersama,” Harapnya.
Menurut dia, Program bantuan beras bertujuan mengurangi beban pengeluaran KPM-PKH. Kebutuhan pangan beras bagi warga terkena dampak Covid-19 bisa terpenuhi dan kesehatannya terjaga. Berikut pada pelaksanaan pendistribusian, KPM PKH diwajibkan menjaga protokol Kesehatan, wajib menggunakan masker dan jaga jarak.
“Untuk mencegah Covid19, saat menerima bansos beras, KPM PKH wajib Pakai Masker dan hindari kondisi berkerumunan,” Tutupnya. (TIM PPID NTB).
