AmpenanNews. Bupati Kabupaten Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy meminta kepada OPD yang telah di berikan tanggung jawab untuk dapat melakukan pendampingan di sejumlah Desa yang telah ditunjuk dalam penanganan stunting.
“Jangan setengah hati, sebab apa yang di lakukan hari ini untuk masa depan anak-anak kita,”katanya dalam acara Rembug Stunting Tingkat Kabupaten Lombok Timur yang berlangsung, Kamis (25/06).
Pada acara yang berlangsung di Aula Masjid Kantor Bupati Lombok timur tersebut, Bupati menyebut kepedulian semua pihak dalam penanganan stunting sangat dibutuhkan.
“Kondisi covid-19 tidak menghilangkan kepedulian terhadap persoalan lain, utamanya stunting, sebab akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan otak anak, sehingga praktis berpengaruh bagi kualitas sumber daya manusia bangsa ini” Ungkapnya.
Karena itu Ia menagaskan pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap kegiatan OPD terkait penanganan stunting ini.
Bupati menjelaskan pada tahun 2019 telah dilakukan pengukuran dan verifikasi terhadap 80.313 (64,09%) balita, hasilnya 20.968 balita stunting atau setara (26,10%). Hasil ini disebutnya cukup menggembirakan. Akan tetapi harus dipastikan kembali bahwa 35, 91 yang belum diverifikasi tidak mengalami stunting.
Rembug stunting yang digelar merupakan langkah penting dalam pelaksanaan delapan aksi integrasi yang akan memperkuat efektivitas intervensi penurunan stunting, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
“Rembug ini dimaksudkan memastikan terjadinya integrasi intervensi penurunan stunting antara organisasi perangkat Daerah, penangung jawab layanan dengan sektor lembaga non pemerintah dan masyarakat”.
Kehadiran berbagai pihak pada Rembug Stunting ini diharapkan pula oleh Bupati merupakan komitmen bersama semua pihak.
Kepada 30 Desa yang menjadi lokus penaganan stunting terintegarsi di Lombok Timur, diminta keseriusan dan komitmen Kepala Desa, dan para pihak untuk bersama-sama mewujudkan penanggulangan stunting terintegrasi dengan memanfaatkan segala potensi yang ada bersama semua komponen yang ada.
Bupati Sukiman menyampaikan ucapan terimakasih kepada 10 Kepala Desa, yang telah melaksanakan berbagai upaya untuk menurunkan angka stunting pada tahun 2018 lalu.
Sementara itu Direktur SPUD III TP2AK Kementrian Dalam Negeri Edward Sigawinding mengingatkan, terkait pencegahan stunting, Pemerintah Daerah kabupaten/ kota memiliki delapan peran dalam pencegahan dan penanggulangan stunting di antaranya, menyiapkan kebijakan dan melaksanakan standar pelayanan minimal (SPM), baik di bidang Ke-PU-an, pendidikan, maupun kesehatan.
Selain itu peran Pemerintah kabupaten/ kota adalah menetapkan target percepatan serta meningkatkan alokasi dan efektifitas penggunaan dana Desa.
Pemerintah Daerah juga harus memiliki komitmen, kampanye secara luas, koordinasi–baik secara Nasional maupun Daerah, mendorong pemberian makanan sehat, serta pemantauan dan evaluasi sebagai pilar dalam penanggulangan stunting secara terintegrasi.
Ia juga meminta Pemerintah Desa dengan pendampingan LSM melakukan pendataan dengan benar untuk pemetaan kondisi setempat demi penanganan yang komprehensif.
Di tekankan stunting bukan hanya persoalan kesehatan tapi melingkupi berbagai sektor.
Pada kesempatan tersebut dilakukan pula penandatanganan komitmen penanggulangan dan penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten Lombok Timur tahun 2021 mendatang oleh para pihak, mulai dari Bupati dan jajaran forkopimda, juga Konsepsi sebagai LSM pendamping, termasuk Kepala Desa.
Tahun 2021 mendatang ditetapkan 30 Desa di 10 Kecamatan sebagai lokus penanggulangan dan penurunan stunting. Desa- desa tersebut dipilih berdasarkan prevalensi stunting yang melebihi rata-rata, dengan lebih dari 50% indokator utama menunjukkan cakupan intervensi gizi tergolong kurang.