Majelis Adat Sasak Ikuti Raperda dan FGD DPRD Provinsi NTB

Ampenan News. Majelis-Adat Sasak 27-30 Oktober 2019 mengikuti Forum Group Discussion (FGD) dan Uji Publik 4 Draft RAPERDA inisiatif DPRD Provinsi NTB. Empat RAPERDA tersebut akan mengatur Ekonomi kreatif,  Bahasa Indonesia, bahasa dan sastra daerah, Tata niaga peternakan, dan Destructive fishing. Dalam kegiatan tersebut, MAS mendapatkan slot membahas 2 RAPERDA, yaitu Ekonomi Kreatif dan Bahasa.

Dalam acara tersebut MAS menyampaikan mengenai Ekonomi Kreatif dalam hal ini pemerintah daerah harus memberikan perlindungan atas Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) komunitas bagi masyarakat Sasak yang selama ini telah dikomersialisasi secara besar-besaran oleh industri besar tanpa ada kontribusi bagi masyarakat adat.

Begitu juga dengan harapan MAS dalam hal ini disampaikan oleh Dr. Ari Iriawan agar supaya penguatan ekonomi kreatif berbasis masyarakat sekitar pada setiap titik destinasi pariwisata.

” Sehingga dorongan pengembangan kreativitas generasi muda dalam meningkatkan potensi ekonomi kreatif berbasis satuan pendidikan kemudian bangun basis data kebudayaan yang komprehensif untuk memastikan perlindungan HAKI komunitas ” Kata Dr. Ari.

” berikan kepastian tersedianya pasar lokal bagi produk-produk eknomi kreatif dengan aturan penggunaannya di lingkungan pemerintah dan swasta begitu juga perguruan tinggi harus dilibatkan sebagai pusat pengembangan kreativitas masyarakat” ungkapnya Dr. Ari.

Disamping itu dalam hal kebahasaan, MAS menyampaikan agar bahasa dan sastra daerah (Sasak) diberikan kesempatan untuk berkembang dengan menjamin dan mendorong penggunaannya di ruang-ruang publik.

” penerjemahan literatur dari dan ke bahasa daerah (Sasak) dan dorong penulisan materi ajar yang mengangkat latar sosial-budaya dan alam Lombok dan Sumbaw, perkuat kajian dan pembelajaran sastra daerah, pastikan tersedianya tenaga pengajar berkualifikasi sarjana pengajaran bahasa Sasak melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi ” sambungnya.

” jadikan bahasa daerah (Sasak) menjadi satu mata pelajaran yang mandiri dan wajib (dengan kurikulum yang jelas) sehingga tidak hanya dijadikan konten alternatif bagi sekolah yang hanya dijadikan sebagai bagian dari mata pelajaran muatan lokal yang selama ini diinterpretasikan secara bebas oleh masing-masing satuan pendidikan ” tutupnya. An007.

Tags
guest
0 Komentar
Inline Feedbacks
View all comments

Baca Juga :

Close
Close