Anews. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kembali menorehkan prestasi dalam ajang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2026. TPAKD Lombok Timur meraih penghargaan sebagai yang terbaik untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menerima langsung penghargaan tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2026 di Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026.
Penghargaan tersebut antara lain ditopang oleh program Lombok Timur Berantas Rentenir melalui Kredit Tanpa Bunga (Lotim Berkembang). Program yang berjalan sejak 2020 itu telah menyalurkan kredit kepada 14.564 debitur, yang terdiri atas peternak dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Berdasarkan data yang disampaikan, total kredit yang telah disalurkan melalui program tersebut mencapai lebih dari Rp 170 miliar, dengan subsidi bunga yang ditanggung pemerintah sebesar lebih dari Rp 5,944 miliar.
Program Lotim Berkembang menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan pelaku usaha terhadap pinjaman berbunga tinggi dari rentenir.
Pelaksanaannya melibatkan sejumlah lembaga keuangan, antara lain BRI, BNI, BCA, dan Pegadaian. Sinergi tersebut didukung fasilitasi serta pendampingan usaha dari hulu hingga hilir.
Data program menunjukkan rata-rata non-performing loan (NPL) atau rasio kredit bermasalah berada di angka 1,03 persen. Angka ini menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penyaluran kredit, meski tetap perlu dibaca bersama data pembayaran dan perkembangan usaha para debitur.
Selain Lotim Berkembang, pengembangan Ekosistem Pondok Pesantren Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS) turut mendukung capaian TPAKD Lombok Timur.
Melalui program ini, lembaga keuangan syariah memperluas layanan ke lingkungan pondok pesantren. Bentuk layanan yang dikembangkan meliputi pembukaan rekening, layanan gadai, cicil emas, dan tabungan emas.
Program tersebut diarahkan untuk mendekatkan layanan keuangan syariah kepada masyarakat pesantren, sekaligus memperluas pemahaman mengenai produk dan layanan keuangan formal.
TPAKD Lombok Timur juga menjalankan Program Satu Pelajar Satu Rekening atau KEJAR. Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah rekening pelajar di Lombok Timur mencapai 325.620 rekening, dengan total tabungan lebih dari Rp 77 miliar.
Capaian tersebut menunjukkan besarnya jangkauan layanan keuangan formal di kalangan pelajar. Namun, jumlah rekening dan nilai tabungan juga perlu diikuti upaya peningkatan literasi keuangan agar pelajar memahami manfaat menabung, mengelola uang, serta menggunakan layanan keuangan secara bijak.
Pengembangan berbagai program tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rakornas TPAKD 2026. Presiden menekankan pentingnya mempercepat akses keuangan bagi masyarakat sebagai salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Akses keuangan, menurut arahan tersebut, tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pembiayaan. Petani, nelayan, pelaku UMKM, dan keluarga di berbagai wilayah juga perlu memperoleh kesempatan untuk mengembangkan usaha serta meningkatkan kesejahteraan.
Pemerintah, dalam kesempatan itu, mengapresiasi peningkatan penyaluran kredit untuk rakyat yang disebut telah mencapai sekitar Rp 53 triliun dengan dua juta penerima manfaat.
Penyaluran tersebut ditargetkan meningkat hingga Rp 400 triliun pada tahun berikutnya, dengan sasaran sekitar 28 juta keluarga, terutama petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Target tersebut menempatkan perluasan akses keuangan sebagai salah satu agenda untuk memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat. Tantangannya adalah memastikan pembiayaan dapat menjangkau kelompok yang membutuhkan, digunakan secara produktif, dan tidak menambah beban utang rumah tangga maupun pelaku usaha.
Dalam rangkaian Rakornas TPAKD 2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga meluncurkan Roadmap TPAKD 2026–2030. Peta jalan tersebut diarahkan untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan di daerah.
Bagi Lombok Timur, penghargaan TPAKD Award 2026 menjadi pengakuan atas pelaksanaan program perluasan akses keuangan daerah. Keberlanjutan capaian itu akan bergantung pada kemampuan program menjangkau lebih banyak masyarakat, menjaga kualitas kredit, serta memastikan manfaat pembiayaan benar-benar dirasakan oleh peternak, UMKM, pelajar, dan kelompok masyarakat lainnya.