Anews. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami melalui kegiatan Simulasi Penanggulangan Bencana yang berlangsung pada 19–22 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan koordinasi, kesiapan prosedur, serta kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi potensi bencana di NTB. Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Provinsi NTB, Sadimin, menegaskan bahwa simulasi tersebut penting sebagai langkah antisipasi daerah dalam menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami yang tidak dapat diprediksi secara pasti.
“ Simulasi ini merupakan langkah antisipasi kita di daerah dalam penanganan bencana gempa bumi dan tsunami. Ancaman bencana tidak dapat kita prediksi secara pasti, sehingga kesiapsiagaan harus terus diperkuat. NTB juga memiliki gunung api aktif yang berpotensi menimbulkan ancaman bencana. Kondisi tersebut menuntut kesiapan seluruh pihak, baik pemerintah, lembaga terkait, maupun masyarakat, dalam mengantisipasi dan menangani berbagai kemungkinan bencana. Penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab BPBD, melainkan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, koordinasi dan sinergi antarlembaga perlu terus dibangun agar penanganan bencana dapat berjalan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi,” ujarnya.
Penguatan sistem informasi kebencanaan, Pemprov NTB juga mengembangkan aplikasi SIAGA NTB bersama Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB. Aplikasi tersebut mendukung sistem peringatan dini untuk berbagai jenis bencana sekaligus menjadi sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kejadian bencana di wilayah NTB. Laporan yang masuk melalui aplikasi SIAGA NTB dapat menjadi salah satu acuan dalam mengidentifikasi jenis kejadian bencana, menentukan langkah penanganan, serta mendukung perencanaan tahapan pemulihan sesuai kebutuhan di lapangan.
“ Simulasi ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman kita mengenai sistem dan tahapan penanganan bencana, termasuk mekanisme mitigasi yang harus dilakukan. Kita ingin seluruh pihak semakin siap ketika menghadapi situasi darurat. Harapannya, kegiatan simulasi tersebut tidak berhenti sebagai latihan semata, tetapi menjadi sarana evaluasi untuk memperbaiki mekanisme kerja, memperkuat komunikasi, dan meningkatkan kapasitas seluruh unsur yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Mari kita bersama-sama mewujudkan NTB yang aman dan tangguh bencana,” ajaknya.
Perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan BNPB, Roswanto, S.Pd., M.M., dalam laporan panitia menyampaikan bahwa simulasi merupakan instrumen penting untuk menguji mekanisme kerja penanggulangan bencana antarlembaga. Kegiatan tersebut dirancang untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, meningkatkan pemahaman kebencanaan, serta memastikan prosedur mitigasi dan penanganan darurat dapat diterapkan secara efektif. Simulasi lintas sektor juga menjadi kesempatan untuk mengevaluasi komunikasi, koordinasi, dan kesiapan masing-masing unsur dalam menghadapi situasi darurat. Hasil evaluasi diharapkan menjadi dasar perbaikan sistem penanggulangan bencana ke depan.
Bersama BNPB dan BPBD Provinsi NTB berkomitmen mendorong penguatan koordinasi lintas sektor dan pelaksanaan upaya mitigasi secara berkelanjutan. Langkah ini penting mengingat NTB memiliki potensi ancaman bencana yang membutuhkan kesiapan sistem, sumber daya, dan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Melalui simulasi yang berlangsung pada 19–22 Oktober 2026 tersebut, diharapkan kesiapsiagaan daerah semakin meningkat, mekanisme penanganan bencana semakin teruji, dan koordinasi antarinstansi semakin solid dalam melindungi masyarakat dari risiko bencana gempa bumi dan tsunami.(pr)
