Anews. Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menegaskan kembali peran strategis Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai jembatan antara kepentingan masyarakat dan pemerintah. Penekanan itu ia sampaikan saat memimpin apel pagi di halaman Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Timur, Senin, 17 November.
“ASN paling tidak diharapkan sebagai fungsi menjembatani kepentingan masyarakat dengan kepentingan pemerintah,” ujar Edwin. Selain itu, kata dia, ASN dituntut memberikan pelayanan publik seoptimal mungkin, sekaligus memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai aturan.
Edwin menyoroti aspek loyalitas ASN yang kerap multitafsir. Ia mengingatkan bahwa setelah loyalitas kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, prioritas utama aparatur adalah masyarakat, baru kemudian atasan. Loyalitas ini, lanjutnya, harus dibingkai integritas, kepatuhan pada asas, serta kepatuhan pada peraturan yang berlaku.
“Marilah kita saling rangkul, saling bekerja sama,” ucap Edwin mengajak, sembari mengakui salah satu titik lemah birokrasi daerah adalah kerja lintas sektor. Menurutnya, kolaborasi antar pemangku kepentingan sering mandek ketika pekerjaan membutuhkan koordinasi lebih dari satu unit.
Wabup juga menyinggung soal perlindungan ASN dalam sistem merit yang kini semakin menguat. Sistem itu, katanya, memastikan ASN tidak terseret arus politik praktis. “Sekarang peran ASN tidak lagi diobok-obok oleh politik,” ujarnya, menilai praktik itu selama ini mencederai profesionalisme birokrasi.
Sebelum menutup arahannya, Edwin meminta para pimpinan di lingkungan Dinas PUPR membuka ruang masukan dan meningkatkan kerja sama internal demi optimalnya pelayanan publik di organisasi perangkat daerah tersebut.
Usai apel, Wabup menyempatkan diri bertemu secara khusus dengan para pengamat pengairan, membahas persoalan teknis yang menjadi bagian dari tugas PUPR.