Anews. DPRD Lombok Timur menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), Rabu, 30 September 2026.
Persetujuan itu dicapai dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang I Rapat IV Tahun Persidangan 2026/2027. Penetapan dilakukan sesuai batas waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengapresiasi kerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), pimpinan dan anggota DPRD, serta Badan Anggaran (Banggar) yang telah menyelesaikan pembahasan perubahan APBD 2026.
Haerul mengatakan berbagai saran dan masukan DPRD akan menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menentukan prioritas pembangunan.
“Dengan demikian visi dan misi daerah dapat tercapai,” kata Haerul.
Dalam laporan Banggar yang disampaikan Muallani, disebutkan struktur APBD Perubahan 2026 secara substansi tidak mengalami perubahan dari dokumen yang diajukan pemerintah daerah. Perubahan terdapat pada sejumlah pos belanja untuk mendukung pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan urusan wajib pemerintah.
Banggar meminta pemerintah daerah mempercepat realisasi pendapatan dan belanja yang telah ditargetkan. Penyelesaian pekerjaan yang sedang berjalan juga diminta dipercepat agar tidak menimbulkan kewajiban pada tahun anggaran berikutnya.
Pemerintah daerah juga diminta memperkuat koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program oleh OPD teknis untuk mencegah anggaran tidak terserap secara optimal.
Selain itu, Banggar menyoroti sistem dan layanan kesehatan, khususnya di rumah sakit umum daerah. Pembenahan dinilai perlu dilakukan mengingat pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran besar untuk BPJS Kesehatan.
Rapat paripurna tersebut dihadiri pimpinan DPRD dan 40 anggota dewan, serta jajaran Forkopimda dan pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur