Anews. Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dipastikan menjadi satu dari 30 daerah penerima program Local Service Delivery Project (LSDP). Kabupaten ini berada di peringkat pertama dalam proses penilaian program yang digagas Kementerian Dalam Negeri bersama Bappenas dengan dukungan pendanaan Bank Dunia.
Program LSDP diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan infrastruktur sekaligus memperbaiki tata kelola persampahan di daerah. Program ini juga diharapkan mendorong pengelolaan sampah secara berkelanjutan dan mengembangkan ekonomi sirkular.
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menyatakan pemerintah daerah berkomitmen memenuhi seluruh persyaratan agar program tersebut dapat segera dilaksanakan.
“Saya sangat bersemangat untuk bagaimana Lombok Timur ini bersih, Pak. Sangat saya idam-idamkan itu. Dan rasanya kita tidak akan pernah tenang berhenti jadi Bupati kalau tetap dia kotor,” kata Haerul saat menerima tim verifikasi LSDP, Kamis, 27 Agustus 2026.
Menurut dia, program tersebut menjadi peluang bagi Lombok Timur untuk mengubah cara pandang terhadap sampah. Sampah, kata Haerul, tidak semestinya hanya dianggap sebagai barang kotor dan tidak bernilai.
“Hal-hal positif yang dapat kita tarik dari sampah ini juga bisa kita hadirkan. Tidak seperti prinsip sekarang ini, sampah adalah barang kotor yang tidak ada harganya,” ujarnya.
Haerul berharap LSDP dapat mengubah sampah menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah daerah.
“Tentu lewat LSDP ini semua itu akan berubah. Orang mengatakan itu tidak bermanfaat, insyaallah dengan program ini akan menjadi bermanfaat,” katanya.
Tim LSDP melakukan verifikasi lapangan di Lombok Timur untuk memastikan kesiapan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjalankan program tersebut. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II Kemendagri Suprayitno mengatakan verifikasi juga bertujuan mengidentifikasi sejumlah hal yang masih perlu diperbaiki.
Ia memastikan tim akan menyampaikan catatan kepada pemerintah daerah mengenai kekurangan maupun persyaratan yang harus dipenuhi.
Bupati Haerul mengatakan masukan dari tim verifikasi penting untuk menyempurnakan persiapan daerah. Pemerintah daerah, kata dia, siap memenuhi berbagai ketentuan, termasuk dari sisi kelembagaan dan dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV Kemendagri Paudah mengatakan LSDP tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur persampahan. Program ini juga diarahkan untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola sampah.
Perubahan tersebut, kata Paudah, akan dimulai dari lingkungan sekolah. Anak-anak diharapkan menjadi bagian dari perubahan perilaku di lingkungan keluarga.
“Kami akan mendukung kesiapan dan semangat Pemda dan masyarakat Lombok Timur untuk perubahan perilaku tersebut,” ujarnya.
Koordinator Tim Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah Bappenas Septaliana Dewi Prananingtyas mengatakan kunjungan tim juga untuk mengukur dan memastikan besaran dana hibah yang nantinya diberikan kepada Lombok Timur.
Menurut dia, LSDP memiliki pendekatan berbeda dibandingkan proyek pengelolaan sampah lainnya. Program tersebut menitikberatkan pada reformasi pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.
Reformasi itu diharapkan tidak hanya memperbaiki kualitas lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi daerah dan masyarakat.
“Diharapkan di akhir program target tersebut telah tercapai,” kata Septaliana.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah juga akan memperoleh asistensi di tingkat regional dan lokal.
Verifikasi lapangan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Lombok Timur, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Bappeda, perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, masyarakat pemerhati lingkungan, serta perwakilan masyarakat sekitar TPA Ijo Balit.