Anews. Masyarakat diimbau untuk memastikan keabsahan petugas ukur tanah yang datang ke lokasi guna menghindari potensi penyalahgunaan oleh pihak tak bertanggung jawab yang mengatasnamakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Direktur Survei dan Pemetaan Tematik, Agus Apriawan, mengatakan warga berhak meminta petugas menunjukkan identitas resmi serta surat tugas sebelum proses pengukuran dilakukan.
“Pastikan petugas yang datang merupakan petugas resmi dengan meminta identitas kedinasan dan surat tugas,” kata Agus dalam keterangannya, Jumat, 3 April 2026.
Ia menjelaskan, setiap kegiatan pengukuran tanah selalu didasarkan pada permohonan layanan pertanahan yang diajukan sebelumnya oleh masyarakat. Karena itu, petugas wajib membawa dokumen penugasan yang memuat nomor berkas permohonan.
“Pengukuran lapangan dilaksanakan berdasarkan surat tugas dan nomor berkas pelayanan. Ini menjadi indikator bahwa kegiatan tersebut resmi,” ujarnya.
Selain itu, masyarakat juga dapat menanyakan informasi dasar terkait kegiatan yang dilakukan, seperti nama pemohon, lokasi bidang tanah, serta tujuan pengukuran.
Agus menuturkan, tujuan pengukuran dapat beragam, mulai dari pendaftaran tanah pertama kali, pemecahan atau pemisahan bidang, hingga pengembalian dan penataan batas. Setiap kegiatan tersebut, kata dia, selalu terhubung dengan berkas pelayanan tertentu.
Jika masih ragu, masyarakat disarankan melakukan verifikasi langsung ke Kantor Pertanahan (Kantah) setempat.
“Jika petugas tidak dapat menunjukkan identitas, tidak membawa surat tugas, atau datang tanpa pemberitahuan yang jelas, masyarakat sebaiknya melakukan verifikasi ke Kantah,” kata Agus.
Ia menegaskan, langkah kehati-hatian tersebut penting untuk melindungi masyarakat dari potensi penipuan yang mengatasnamakan instansi pemerintah..