AmpenanNews. Sekda Kabupaten Lombok Utara, Drs. H. Raden Nurjati resmi menutup Proyek Sanitasi Berkelanjutan Untuk Wilayah Indonesia Timur (SEHATI) pada selasa (11/8) di Aula Kantor Bupati. Proyek SEHATI dilakukan bersama Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) sejak 2016 dan telah memberikan manfaat kepada 103.131 jiwa yang tersebar di 31.714 rumah tangga di 15 desa pilot dan 205 dusun di Kabupaten Lombok Utara.
Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi. Melalui proyek SEHATI, kini akses dan pemanfaatan sarana sanitasi berkualitas dan berkelanjutan telah tersedia untuk masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara pun menilai bahwa air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia.
“Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target SDGs telah dijabarkan dalam kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi non-pemerintah. Kami berkomitmen melalui program dan penganggaran yang memadai, kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk salah satunya adalah dengan Plan Indonesia dan SIMAVI.” jelas Sekda Lombok Utara, Raden Nurjati.
Direktur Eksekutif Yayasan Plan International Indonesia, Dini Widiastuti, menyampaikan bahwa dalam implementasinya, proyek SEHATI menggunakan pendekatan berbasis kesetaraan gender dan inklusif. Contohnya dengan mengedepankan hak-hak perempuan dalam pembangunan sektor sanitasi dan memprioritaskan akses sanitasi dan kebersihan kepada kelompok difabel, lansia, warga paling miskin, dan kelompok marginal lainnya.
Salah satu capaian proyek SEHATI di Lombok Utara dapat dilihat dari kapasitas kepemimpinan pemerintah daerah dalam melaksanakan STBM 5 pilar yang meningkat terdiri dari: stop buang air sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan, pengelolaaan sampah, dan pengelolaaan limbah cair. Hasilnya, berdasarkan data monitoring SIMAVI 2019, rata-rata kapasitas pemerintah daerah diukur dari aspek pengganggaran, perencanaan, kemampuan supervisi ke tingkat di bawah hingga monitoring dan evaluasi Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (POKJA AMPL) Kabupaten mencapai 90 persen.
“Saya mengapresiasi upaya Plan Indonesia yang telah mendampingi masyarakat bersama kami selama 4,5 tahun melalui implementasi Proyek SEHATI. Beberapa kebijakan yang sudah kami terbitkan adalah Peraturan Bupati terkait STBM, Surat Edaran (SE) Sinkronisasi Perencanaan Sanitasi Kabupaten dan Desa, dan SE Kabupaten Bebas BABS.” ujar Raden Nurjati.
Selain terbitnya kebijakan, peningkatan perubahan perilaku higienis masyarakat pun sangat signifikan pada capaian setiap pilar STBM sejak 2016. “Melalui proyek SEHATI, kami berupaya memastikan pemenuhan hak dasar perempuan dan anak perempuan dengan membenahi akses sanitasi demi menjaga kebersihan dan kesehatan saat menstruasi,” kata Dini.
Data monitoring proyek SEHATI menunjukkan bahwa 92 persen rumah tangga di 15 desa pilot sudah punya akses pada fasilitas sanitasi atau tidak melakukan buang air besar sembarangan (BABS) dan 73 persen rumah tangga telah memiliki toilet yang layak dan aman.
Dalam implementasinya, proyek SEHATI juga melakukan program penguatan Wirausaha Sanitasi (WUSAN). Plan Indonesia dan POKJA AMPL memberikan pelatihan manajemen usaha dan pembuatan paket jamban dan closet pada tukang yang berminat. Kelompok usaha inilah yang memproduksi dan menjual closet, menyediakan paket jamban, dan juga menjual tabung filter air.
Hingga akhir durasi implementasi proyek, para WUSAN telah memproduksi 3.500 unit closet, 900 paket jamban, 20 unit toilet ramah disabilitas, dan lebih dari 1.000 unit tabung filter air. Selain itu, para WUSAN telah berdaya dan berinovasi untuk mengadakan metode pembayaran angsuran guna membantu keluarga kurang mampu.
Acara penutupan proyek SEHATI turut dihadiri oleh Kepala Badan Pembangunan Daerah Lombok Utara, Heryanto yang mengapresiasi peningkatan kapasitas dalam tata kelola sanitasi oleh Plan Indonesia. Kegiatan tersebut telah meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar SKPD yang membidangi sektor, POKJA AMPL yang berfungsi dengan baik, terjadi koordinasi dari tingkat kabupaten hingga desa untuk program sanitasi.
“Forum diskusi yang difasilitasi proyek SEHATI mendorong lahirnya komitmen baru, seperti integrasi pendanaan sektor sanitasi melalui APBD II dan dana desa, serta mendorong kebijakan yang diperlukan untuk percepatan sektor sanitasi.” jelas Heryanto.
Walaupun proyek SEHATI telah usai, pemerintah Kabupaten Lombok Utara menyampaikan untuk tetap berkomitmen memprioritaskan sektor sanitasi dengan kebijakan dan penganggaran yang memadai. Pembelajaran selama implementasi proyek merupakan kunci pertimbangan utama dalam menyusun dokumen pembangunan berikutnya seperti rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
